5.5 Perubahan Struktur Ekonomi

BAB 5

PDB, PERTUMBUHAN DAN PERUBAHAN

5.      Perubahan Struktur Ekonomi

Perubahan struktur ekonomi, pada umumnya transformasi struktural. Yang di definisikan sebagai suatu rangkain perubahan yang saling terkait satu sama lainnya dalam komposisi permintaan agregat, perdangan luar negeri (ekspor dan impor), penawaran agregat (produksi dan penggunaan faktor-faktor produksi) yang diperlukan guna mendukung proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Teori perubahan struktural menitik beratkan pada transformasi ekonomi yang dialami NB, yang semula bersifat sub sisten menuju ke sistem perekonomian yang lebih modern. Ada dua teori utama yang umum digunakan dalam menganalisa perubahan struktur ekonomi, yaitu Arthur Lewis (Teori Migrasi) dan Horis Chenery (Teori transformasi Struktural).

Teori Arthur Lewis Membahas proses pembangunan ekonomi yang terjadi di pedesaan dan perkotaan. Teori ini mengamsusikan perekonomian tradisional di pedesaan yang didominasi oleh sektor pertanian dan perekonomian modern di perkotaan dengan industri sebagai sektorutama.

Teori Horis Chenery ;Proses transformasi struktural akan mencapai tarafnya yang paling cepat bila pergerseran pola permintaan domestik kearah output industri manufaktur diperkuat oleh perubahan yang serupa dalam komposisi perdagangan luar negeri atau ekspor. Dalam modaltransformasi struktural, relasi antara pertumbuhan output disektor industri manufaktur, pola perubahan permintaan domestik kearah output industri dan pola perubahan perdagangan luar negeri.

Sumber:

Kuswanto.staff.gunadarma.ac.id

Academia, Pertumbuhan Ekonom dan Perubahan Struktur Ekonomi. Diperoleh 26 April 2014

5.4 Faktor-faktor Penentu Prospek Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

BAB 5

PDB, PERTUMBUHAN DAN PERUBAHAN

4.    Faktor-faktor Penentu Prospek Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Faktor penentu pertumbuhan ekonomi:

a)  Faktor internal yang mencakup factor ekonomi dan non ekonomi (politik, social dan keamanan).

Faktor ekonomi mencakup: pengendalian terhadap inflasi, cadangan devisa, rasio hutang Ln terhadap PDB, dan kondisi perbankan, serta kesiapan dunia usaha.

b)  Faktor eksternal adalah faktor-faktor ekonomi yang mencakup perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi dunia.

Sumber:

Kuswanto.staff.gunadarma.ac.id

Academia, Pertumbuhan Ekonomi dan Perubahan Struktur Ekonomi. Diperoleh 26 April 2014

5.3 Pertumbuhan Ekonomi Selama Orde Baru Hingga Saat Ini

BAB 5

PDB, PERTUMBUHAN DAN PERUBAHAN

3.    Pertumbuhan Ekonomi Selama Orde Baru Hingga Saat Ini

Melihat kondisi pembangunan ekonomi Indonesia selama pemerintaha orde baru (sebelum krisis ekonomi 19970 dapat dikatakan bahwa Indonesia telah mengalami suatu proses pembangunan ekonomi yang spektakuler, paling tidak pada tingkat makro (agregaf). Keberhasilan ini dapat diukur dengan sejumlah indikato ekonomi makro. Yang umum digunakan adalah tingkat PN perkapita dan laju pertumbuhan PDB pertahun. Pada tahun 1968 PN perkapita mash sangat rendah, hanya sekitar US$60.

Namun, sejak Pelita I dimulai PN Indonesia perkapita mengalami peningkatan relatif tinggi setiap tahun dan pada akhir dekade 1980-an telah mendekati US$500. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan PDB rata-rata pertahun juga tinggi 7%-8% selama 1970-an dam turun ke 3%-4% pertahun selama 1980-an. Selama 70-an dan 80-an, proses yang cukup serius, yang terutama disebabkan oleh faktor-faktor eksternal, seperti merosotnya harga minyak mentah di pasar internasional menjelang pertengahan 1980-an dan resensi ekonomi dunia pada dekade yang sama. Karena Indonesia sejak pemerintahan orde baru menganut system ekonomi terbuka, 18 goncangan-goncangan eksternal seperti itu sangat terasa sangat dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Selain faktor harga, ekspor Indonesia, baik komoditas primer maupun barang-barang industri maju, seperti Jepang, AS, dan Eropa Barat yang merupakan pasar penting ekspor Indonesia. Dampak negatif dari resensi ekonomi dunia tahun 1982 terhadap peerkonomian Indonesia tertutama terasa dalam laju pertumbuhan ekonomi selama 1982-1988 jauh lebih rendah dibandingkan periode berikutnya. Karena pengalaman menunjukan bahwa biaanya resensi ekonomi dunia lebih mengakibatkan permintaan terhadap barang-barang konsumsi, seperti alat-alat rumah tangga dari elektronik dan mobil (yang pada umumnya adalah ekspor negara-negara maju).

Pada saaat krisis ekonomi mencapai klimaksnya, yakni tahun 1998, laju pertumbuhan PDB jatuh drastis hingga 13.1%. Namun, pada tahun 1999 kembali positif walaupun kecil sekitar 0.8% dan tahun 2000 ekonomi Indonesia sampai mengalami laju pertumbuhan yang tinggi hampir mencapai 5%. Namun, tahun 2001 laju pertumbuhan ekonomi kembali merosot hingga 3.8% akibat gejolak politik yang sempat memanas kembali dan pada tahun 2007 laju pertumbuhan tercatat sedikit diatas 6%.

Antara tahun 1990 hingga setahun menjelang krisis ekonomi, ekonomi Indoneisa tumbuh rata-rata perahun diatas 8%. Kemajuan yang dicapai oleh Cina dan India memang sangat menakjubkan. Pada awal dekade 90-an, pertumbuhan ekonomi di kedua negara besar tersebut masing-masing tercatat hanya 3.8% dan 5.3%. namun, pada pertengahan dekade 90-an pertumbuhan kedua negara itu sudah menyamai bahkan melewati presentasi Indonesia. Dari sejumlah negara ASEAN yang juga dihantam oleh krisis 1997/98, Indonesia memang paling parah dengan pertumbuhan negatif hingga 13.1% disusul kemudian oleh Thailanddengan -10.5% dan Malaysia -7.4%. namun, yang menakjubkan dari kedua negara tersebut setahun setelah itu ekonomi mereka mengalami pulih lebih cepat dibandingkan ekonomi Indonesia hanya 0.8%.

Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semakin membaik setelah 1998 terceminkan pada peningkatan PDB perkapita atas dasar harga berlaku tercatat sekitar 4.8 juta rupiah. Tahun 1999 naik menjadi .4 juta rupiah dan berlangsung sehingga mencapai sekitar 10.6 juta rupiah taun 2004, perkapita Indonesia pada tahun 2006 mencapai 1420 dolar AS, di atas India, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan China.

Tahun 1998, sebagai akibat dari krisis ekonomi, semua komponen pengeluaran mengalami penurunan, terkecuali X, yang mengakibatkan kontraksi AD sekitar 13%. Sedangkan perkembangan X bisa bertahan positif selama masa krisis terutama seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Komonen AD yang paling besar penurunannya selama 1998 adalah pembentukan modal bruto (investasi) yang merosot sekitar 33.01% dibandingkan kontraksi dari pengeluaran konsumsi swasta (rumah tangga) sebesar 6.40% dan pengeluaran pemerintah sekitar 15.37%, besarnya penurunan investasi tersebut juga kelihatan jelas dari penurunan persentasenya terhadap PDB pada tahun 2000 pertumbuhan investasi (tdak termasuk perubahan stok) sempat mecapai hampir 18%, namun setelah itu merosot terus hingga negatif pada tahun 2002.

Pada awalnya, salah satu faktor penting yang menyebabkan merosotnya kegiatan investasi didalam negri selama masa krisis, seperti juga dinegara-negara asia lai yang terkena krisis (Korea Selatan dan Thailand), adalah karena keruian besar yang dialami oleh perusahaan swasta akibat depresiasi rupiah yag besar, sementara utng luar negri (ULN) nya dalam mata uang dolar AS tidak dilindungi (hedging) sebelumnya dengan kurs tertentu di pasar berjangka waktu kedepan (forawrd). Faktor-faktor lain yang membuat lesunya komponen investasi di dalam AS diantaranya adalah jathnya harga saham, elarian modal (atau arus modal keluar lebih banyak daripada arus masuk) dan resiko premium yang meningkat drastis.

Dua faktor terakhir ini di dorong terutama oleh kondisi politik, sosial, keamanan, dan penegakan hukum yang buruk. Sedangkan dari ekspor meninkat karena memang depresiasi rupiah terhadap dolar AS waktu iu membuat sebagian produk Indonesia, khususnya perkebunan mengalami peningkatan daya saing harga.

Sumber:

Academia, Pertumbuhan Ekonom dan Perubahan Struktur Ekonomi. Diperoleh 26 April 2014

Slide Share. 15 Oktober 2014. Perekonomian Indonesia Pertumbuhan dan Perubahan Struktur Ekonomi. Diperoleh 26 April 2015

5.2 Pertumbuhan dan Perubahan Struktur Ekonomi

BAB 5

PDB, PERTUMBUHAN DAN PERUBAHAN

2.    Pertumbuhan dan Perubahan Struktur Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik dalam satu periode tertentu.

Faktor-fakor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia:

Subandi, dalam bukunya Sistem Ekonomi Indonesia, menulis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia secara umum, adalah:

a.    Faktor produksi

b.    Faktor investasi

c.    Faktor perdagangan luar negri dan neraca pembayaran

d.    Faktor kebijakan moneter dan inflasi

e.    Faktor keuangan negara

Sedangkan Tambunan, dalam bukunya Perekonomian Indonesia menulis bahwa di dalam teor-teor konvensional, pertumbuhan eonomi sangat ditentukan oleh ketersediaan dan kualitas dai faktor-faktor produksi seperti SDM, kapital, teknologi, bahan baku, enterpreneurship dan energi. Akan tetapi, faktor penentu tersebut untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang, bukan pertumbuhan jangka pendek.

Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini akan lebih baik, sama atau lebih buruk dari tahun 2000 lebih ditentukan oleh faktor-faktor yang sifatnya lebih jangka pendek, yang dapat dikelompokan ke dalam faktor internal dan eksternal.

a.    Faktor-faktor Internal

·    Faktor ekonomi, antara lain:

ü Buruknya fundamental ekonomi nasional

ü Cadangan devisa

ü Hutang luar negri dan ketergantuangan impor

ü Sektor perbankan dan rill

ü Pengeluaran konsumsi

·    Faktor non-ekonomi, antara lain:

ü Kondisi politik, social dan keamanan

ü PMA dan PMDN

ü Pelarian modal ke luar negeri

ü Nilai tukar rupiah

b.    Faktor-faktor Eksternal

·    Kondisi perdagangan dan perekonomian regional atau dunia.

Sumber:

Slide Share. 15 Oktober 2014. Perekonomian Indonesia Pertumbuhan dan Perubahan Struktur Ekonomi. Diperoleh 26 April 2015

Academia. Pertumbuhan Ekonom dan Perubahan Struktur Ekonomi. Diperoleh 26 April 2014

Kuswanto.staff.gunadarma.ac.id

5.1 Produk Domestik Bruto

BAB 5

PDB, PERTUMBUHAN DAN PERUBAHAN

1.    Produk Domestik Bruto (PDB)

PDB diartikan sebagai nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi di dalam wilayah tersebut dalam jangka waktu tertentu (biasanya per tahun). PDB berbeda dari produk nasional bruto karena memasukkan pendapatan faktor produksi dari luar negeri yang bekerja di negara tersebut. Sehingga PDB hanya menghitung total produksi dari suatu negara tanpa memperhitungkan apakah produksi itu dilakukan dengan memakai faktor produksi dalam negeri atau tidak. Sebaliknya, PNB memperhatikan asal usul faktor produksi yang digunakan.

PDB Nominal merujuk kepada nilai PDB tanpa memperhatikan pengaruh harga. SedangkanPDB riil <--(atau disebut PDB Atas Dasar Harga Konstan)--> mengoreksi angka PDB nominal dengan memasukkan pengaruh dari harga.

PDB dapat dihitung dengan memakai dua pendekatan, yaitu pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan.

a.  Rumus umum PDB dengan pendekatan pengeluaran :

PDB = C + I + G + (X–M)

Di mana konsumsi adalah pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga, investasi oleh sektor usaha, pengeluaran pemerintah oleh pemerintah, dan ekspor dan impor melibatkan sektor luar negeri.

b.  Rumus umum PDB dengan pendekatan pendapatan:

PDB = R + W + I + P

Di mana sewa adalah pendapatan pemilik faktor produksi tetap seperti tanah, upah untuk tenaga kerja, bunga untuk pemilik modal, dan laba untuk pengusaha.

Secara teori, PDB dengan pendekatan pengeluaran dan pendapatan harus menghasilkan angka yang sama. Namun karena dalam praktek menghitung PDB dengan pendekatan pendapatan sulit dilakukan, maka yang sering digunakan adalah dengan pendekatan pengeluaran.

Sumber:

Wikipedia. 11 Maret 2015. Produk Domestik Bruto. Diperoleh 26 April 2015

Kuswanto.staff.gunadarma.ac.id 

4.3 Dominasi SDA di Indonesia

BAB 4

PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DI INDONESIA

3.    Dominasi SDA di Indonesia

Dominasi Swasta Pada Pengelolaan Sumberdaya Alam Indonesia Di Indonesia terdapat dua kategori badan usaha yaitu badan usaha milik negara dan badan usaha swasta. Kedua badan usaha tersbut sama-sama mengelola sumber daya alam Indonseia. Pada sektor hutan, Indonesia memiliki PT Perkebunan Nusantara dan 274 perusahaan pemegang HPH dengan arela seluas 20.899.673 ha.

Sedangkan perusahaan kehutanan yang masuk  dalam BUMN hanya tiga yaitu Perum Perhutani, PT Perkebunan Nusantara, dan PT Inhutani. Pada sektor air, di Indonesia terdapat satu perusahaan yakni Perum Jasa Tirta yang salah satu bidang usahanya adalah menyediakan air baku, sedang perusaah air (air minum) di Indonesia terdapat 50 perusahaan air minum dalam kemasan. Pada sektor migas hanya terdapat satu perusaahaan negara yaitu Pertamina, sedang jumlah perusahaan migas swasta berjumlah 41. Aset pertamina hanya sekitar 22.244 barel pada tahun 2012, sedang aset perusahaan swasta mencapai 710.190 barel.

Hampir seluruh sektor mineral batubara yang ada di Indonesia dikelola oleh badan usaha swasta, seperti PT Freeport Indonesia, PT Newmont Nusa Tenggara, PT Newmont Minahasa Raya dan lain sebagainya.Berdasarkan data-data di atas, maka dapatlah diketahui bahwasanya pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia lebih cenderung dilakukan oleh  badan usaha swasta daripada badan usaha milik negara. Sehingga tujuan pencapaian kemakmuran rakyat dari hasil pengelolaan sumberdaya alam agaknya sulit tercapai, sebab pengelolaan sumber daya alam di Indonesia telah didominasi oleh badan usaha swasta yang kontribusinya terhadap bangsa Indonesia bisa dikatakan hanya sebatas membayar pajak dan iuran bukan pajak.

Sumber:

Academia Edu. Pengelolaan Sumber Day Alam di Indonesia Tinjauan Politik Ekonomi Islam. Diakses 19 April 2015

4.2 Kebijakan Sumber Daya Alam Struktur Penguasaan Sumber Daya Alam

BAB 4

PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DI INDONESIA

2.    Kebijakan Sumber Daya Alam Struktur Penguasaan Sumber Daya Alam

Reformasi pengelolaan sumber daya alam sebagai prasyarat bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan dapat dinilai dengan baik apabila terumuskan parameter yang memadai. Secara implementatif, parameter yang dapat dirumuskan diantaranya:

A.  Desentralisasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan mengikuti prinsip dan pendekatan ekosistem, bukan administratif.

B.  Kontrol sosial masyarakat dengan melalui pengembangan transparansi proses pengambilan keputusan dan peran serta masyarakat . Kontrol sosial ini dapat dimaknai pula sebagai partisipasi dan kedaulatan yang dimiliki (sebagai hak) rakyat. Setiap orang secara sendiri-sendiri maupun berkelompok memiliki hak yang sama dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi pada pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

C. Pendekatan utuh menyeluruh atau komprehensif dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Pada parameter ini, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup harus menghilangkan pendekatan sektoral, namun berbasis ekosistem dan memperhatikan keterkaitan dan saling ketergantungan antara faktor-faktor pembentuk ekosistem dan antara satu ekosistem dengan ekosistem lainnya.

D. Keseimbangan antara eksploitasi dengan konservasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup sehingga tetap terjaga kelestarian dan kualitasnya secara baik.

E.  Rasa keadilan bagi rakyat dalam pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Keadilan ini tidak semata bagi generasi sekarang semata, tetapi juga keadilan untuk generasi mendatang sesudah kita yang memiliki hak atas lingkungan hidup yang baik.

Parameter di atas, jika dapat diterapkan dalam kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan pendorong terwujudnya penyelenggaraan kepemerintahan dalam pengelolaan sumber daya alam yang baik (good environmental governance); dimana sumber daya alam dikelola, diatur dan diawasi oleh institusi-institusi negara yang diakui legitimasinya oleh rakyat, kompeten, secara terbuka, demokratis dan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

Lima parameter di atas tersebut, pernah dipakai WALHI sebagai instrumen untuk menilai agenda program lingkungan partai politik peserta Pemilu 1999, yang ketika itu penulis terlibat didalam penelitian tersebut. Salah satu kesimpulan yang ditemukan dalam penelitian tersebut adalah bahwa keadilan bagi rakyat merupakan agenda yang mendapatkan tingkat prioritas utama yang harus segera dilakukan. Tingkat prioritas berikutnya secara berurutan adalah kontrol sosial masyarakat, keseimbangan eksploitasi dan konservasi; utuh menyeluruh atau komprehensif dan desentralisasi. Hasil tersebut dapat menggambarkan tahap-tahap yang perlu mendapatkan perhatian terlebih dahulu dalam pembangunan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup. Namun demikian, lima parameter tersebut tetap sama pentingnya bagi penyelenggaraan pembangunan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Sumber:

Bappenas. Kebijakan Sumber Daya Alam. Diakses 19 April 2015, pada old.bappenas.go.id/get-file-server/node/8566/

4.1. Masalah Sumber Daya Alam Struktur Penguasaan Sumber Daya Alam

BAB 4

PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DI INDONESIA

1.    Masalah Sumber Daya Alam Struktur Penguasaan Sumber Daya Alam

Permasalahan pengelolaan sumber daya alam menjadi sangat penting dalam pembangunan ekonomi pada masa kini dan masa yang akan datang. Di lain pihak sumberdaya alam tersebut telah banyak mengalami kerusakan-kerusakan, terutama berkaitan dengan cara-cara eksploitasinya guna mencapai tujuan bisnis dan ekonomi. Dalam laporan PBB pada awal tahun 2000 umpamanya, telah diidentifikasi 5 jenis kerusakan ekosistem yang terancam mencapai limitnya, yaitu meliputi ekosistem kawasan pantai dan sumberdaya bahari, ekosistem lahan pertanian, ekosistem air tawar, ekosistem padang rumput dan ekosistem hutan.

Kerusakan-kerusakan sumber daya alam di dalam ekosistem-ekosistem tersebut terjadi terutama karena kekeliruan dalam pengelolaannya sehingga mengalami kerusakan yang disebabkan karena terjadinya perubahan besar, yang mengarah kepada pembangunan ekonomi yang tidak berkelanjutan. Padahal sumberdaya tersebut merupakan pendukung utama bagi kehidupan manusia, dan karenanya menjadi sangat penting kaitannya dengan kegiatan ekonomi dan kehidupan masyarakat manusia yang mengarah kepada kecenderungan pengurasan (depletion) dan degradasi (degradation). Kecenderungan ini baik dilihat dari segi kualitas maupun kuantitasnya dan terjadi di hampir semua kawasan, baik terjadi di negara-negara maju maupun negara berkembang atau miskin.

Sumber:

Repository Ipb. Masalah Sumber Daya Alam. Diakses 19 April 2015

2/3.7 Ekonomi Indonesia Setiap Pemerintahan

BAB 2/3

SEJARAH EKONOMI INDONESIA

7.    Ekonomi Indonesia Setiap Pemerintahan (Orde Lama, Orde Baru)

A.     Pemerintahan Orde Lama (1945-1966)

Pada masa ini ditandai dengan ketidakstabilan politik. Pada masa ini juga, pemerintahan juga diganggu oleh encaman disintegrasi (seperti pemberontakan PRRI dan Permesta).

Periode 1945-1966 sistem ekonomi yang diterapkan cenderung berorientasi Kapitalis-Liberal. Sistem ini merupakan sisa-sisa sistem ekonomi yang diterapkan pemerintahan Belanda. Pada akhirnya di awal kemerdekaan, Indonesia mengalami keadaan ekonomi yang sangat buruk. Antara lain disebabkan oleh:

·      Inflasi yang sangat tinggi, disebabkan kerena beredarnya jenis mata uang yang tidak terkendali. Pada masa itu pemerintahan Indonesia memberlakukan kebijakan tiga mata uang yang berlaku di Indonesia, yaitu mata uang De Javashe Bank, mata uang pemerintahan Hindia Belanda, dan mata uang Jepang.

·      Adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup perdagangan luar negri.

·      Kas negara kosong.

·      Eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan.

B.    Pemerintahan Orde Baru (1966-1998)

Pada masa ini pemerintah tidak memilih sistem ekonomi Kapitalis-Liberal.. keberhasilan pengelolaan ekonomi Orde Baru tidak bertahan lana. Penyebab kerusakan pengelolaan perekonomian menurut Prof, Dr. Emil Salim adalah maraknya Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).

Untuk mengatasi keadaan ekonomi yang kacau pada masa orde lama, pemerintah melakukan langkah-langkah, diantaranya:

·       Memperbaharui kebijakan ekonomi, keuangan, dan pembangunan. Kebijakan ini didasari oleh Ketetapan MPRS No.XXIII/MPRS/1966.

·       MPRS mengeluarkan garis program pembangunan, yakni program penyelamatan, program stabilisasi dan rehabilitasi.

Program pemerintah diarahkan pada upaya penyelamatan ekonomi nasional, terutama stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Stabilisasi ekonomi berarti mengendalikan inflasi agar harga barang-barang tidak melonjak terus.

Sumber:

Riani, Yulia. 2014. Sejarah Ekonomi Indonesia Sejak Orde Lama Hingga Era Reformasi. Diakses 19 April 2015

2/3.6 Cita-cita Ekonomi Indonesia

BAB 2/3

SEJARAH EKONOMI INDONESIA

6.    Cita-cita Ekonomi Merdeka

Cita-cita perekonomian kita tidak menghendaki ketimpangan. Para pendiri bangsa kita tidak menginginkan penumpukan kemakmuran di tangan segelintir orang tetapi pemelaratan mayoritas rakyat. Tegasnya, cita-cita perekonomian kita menghendaki kemakmuran seluruh rakyat.

Supaya cita-cita perekonomian itu tetap menjiwai proses penyelenggaran negara, maka para pendiri bangsa sepakat memahatkannya dalam buku Konstitusi Negara kita: Pasal 33 UUD 1945. Dengan demikian, Pasal 33 UUD 1945 merupakan sendi utama bagi pelaksanaan politik perekonomian dan politik sosial Republik Indonesia.

Dalam pasal 33 UUD 1945, ada empat kunci perekonomian untuk memastikan kemakmuran bersama itu bisa tercapai. Pertama, adanya keharusan bagi peran negara yang bersifat aktif dan efektif. Kedua, adanya keharusan penyusunan rencana ekonomi (ekonomi terencana). Ketiga, adanya penegasan soal prinsip demokrasi ekonomi, yakni pengakuan terhadap sistem ekonomi sebagai usaha bersama (kolektivisme). Dan keempat, adanya penegasan bahwa muara dari semua aktivitas ekonomi, termasuk pelibatan sektor swasta, haruslah pada “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Sayang, sejak orde baru hingga sekarang ini (dengan pengecualian di era Gus Dur), proses penyelenggaran negara sangat jauh politik perekonomian ala pasal 33 UUD 1945. Pada masa orde baru, sistem perekonomian kebanyakan didikte oleh kapital asing melalui kelompok ekonom yang dijuluki “Mafia Barkeley”. Lalu, pada masa pasca reformasi ini, sistem perekonomian kebanyakan didikte secara langsung oleh lembaga-lembaga asing, seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO.

Akibatnya, cita-cita perekonomian sesuai amanat Proklamasi Kemerdekaan pun kandas. Bukannya melikuidasi sisa-sisa ekonomi kolonial, tetapi malah mengekal-kannya, yang ditandai oleh menguatnya dominasi kapital asing, politik upah murah, ketergantungan pada impor, dan kecanduan mengekspor bahan mentah ke negeri-negeri kapitalis maju.

Ketimpangan ekonomi kian menganga. Kemiskinan dan pengangguran terus melonjak naik. Mayoritas rakyat (75%) bekerja di sektor informal, tanpa perlindungan hukum dan jaminan sosial. Sementara puluhan juta lainnya menjadi “kuli” di negara-negara lain.

Sumber:

Berdikari Online. 2013. Cita-cita Perekonomian. Diakses 29 April 2015   

2/3.5 Era Kependudukan Jepang

BAB 2/3

SEJARAH EKONOMI INDONESIA

5.    Era Kependudukan Jepang

Pada tanggal 8 Maret 1942 tentara Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada pihak Jepang di Kalijati. Dengan demikian Belanda menyerahkan seluruh wilayah Hindia Belanda kepada pemerintah bala tentara Jepang.

Kedatangan tentara Jepang pada mulanya mendapat sambutan baik oleh sebagian rakyat Indonesia karena mereka datang dengan semboyan sebagai saudara tua yang akan membebaskan bangsa-bangsa Asia dari penjajahan Barat. Namun pendudukan Jepang di Indonesia dalam beberapa bulan saja telah menunjukkan kekejamannya, bala tentara Jepang melakukan penindasan, pemerasan tenaga, perampasan kekayaan alam dan sebagainya.

Dalam usaha Mengembalikan simpati Rakyat Indonesia Di bidang ekonomi, Jepang menjalankan politik dumping, yakni menjual barang-barang dengan harga lebih murah di luar negeri dari pada di Jepang sendiri.

Aspek Kehidupan Ekonomi Bangsa Indonesia pada masa Penjajahan Jepang adalah sebagai berikut :

A.   Kegiatan ekomoni masyarakat Indonesia pada masa Jepang diarahkan untuk kepentingan Jepang. Jepang berusaha untuk menguasai dan mendapatkan semua sumber-sumber bahan mentah untuk industri Jepang. Jepang dalam rangka untuk mewujudkan ambisinya melaksanakan konsep ekonomi Hakko ichiu bahwa Jepang berkeinginan untuk menjadikan seluruh kawasan Asia Pasifik ada di bawah kendali Jepang dengan Asia Pacifik Timur Raya.

B.   Pemerintah pendudukan Jepang mulai mengeluarkan peraturan-peraturan untuk menjalankan ekonomi. Semua harta benda dan perusahaan perkebunan sekutu disita dan perusahaan vital seperti pertambangan, telekomunikasi dan perusahaan transport langsung dikuasai pemerintah Jepang. Jepang juga mengadakan pembatasan-pembatasan dan penguasaan alat-alat produksi yang merupakan ciri ekonomi perang. Sistim autarki artinya setiap daerah harus mencukupi kebutuhan sendiri serta harus dapat menunjang kebutuhan perang. Selain itu juga rakyat masih dibebani pekerjaan yang bersifat wajib. Rakyat dipaksa untuk dijadikan romusha.

Dampak Positif pada masa Pendudukan Jepang di bidang ekonomi bagi Bangsa Indonesia adalah :

A.   Didirikannya kumyai yaitu koperasi yang bertujuan untuk kepentingan bersama.

B.   Diperkenalkan suatu sistem baru bagi pertanian yaitu line system (sistem pengaturan bercocok tanam secara efisien) yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan.

Dampak Negatif pada masa Pendudukan Jepang di bidang ekonomi bagi Bangsa Indonesia adalah :

A.  Penghapusan semua organisasi politik dan pranata sosial warisan Hindia Belanda yang sebenarnya banyak diantaranya yang bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan, sosial, ekonomi, dan kesejahteraan warga.

B.  Romusha, mobilisasi rakyat Indonesia (terutama warga Jawa) untuk kerja paksa dalam kondisi yang tidak manusiawi.

C. Penghimpunan segala sumber daya seperti sandang, pangan, logam, dan minyak demi kepentingan perang. Akibatnya beras dan berbagai bahan pangan petani dirampas Jepang sehingga banyak rakyat yang menderita kelaparan.

D. Krisis ekonomi yang sangat parah. Hal ini karena dicetaknnya uang pendudukan secara besar-besaran sehingga menyebabkan terjadinya inflasi.

E.  Kebijakan self sufficiency (kawasan mandiri) yang menyebabkan terputusnya hubungan ekonomi antar daerah.

Pada masa sebelum merdeka sistem perekonomian Indonesia masih diatur oleh penjajah yang pada saat itu sangat merugikan Indonesia, karena semua sumber daya alam yang ada di Indonesia dikuras oleh para penjajah. Pada saat itu banyak masyarakat Indonesia yang dijadikan sebagai budak di negaranya sendiri. Mereka semua diperlakukan tidak adil.

Negara penjajah yang paling merugikan Indonesia adalah Jepang, karena pemerintah militer Jepang melakukan perombakan besar-besaran dalam struktur ekonomi masyarakat. Kesejahteraan masyarakat merosot tajam dan terjadi bencana kekurangan pangan, karena produksi bahan makanan dipasok untuk kebutuhan militer. Tidak hanya pemerintah militer Jepang yang merugikan Indonesia,  pemerintah Belanda pun sangat merugikan Indonesia. Hampir seluruh kekayaan Indonesia dikuras untuk memperkaya mereka. Banyak  kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah  Belanda membuat Indonesia sengsara dan rata-rata kehidupan rakyatnya dibawah taraf kemiskinan.

Sumber:

Florencia, Christine. 2014. Perekonomian Indonesia dari Masa Penjajahan Hingga Masa Reformasi. Diakses 28 April 2015